Senin, 27 Agustus 2018

Sebutan Kota Bogor Dari Wali Kota Bima Arya Sebagai Ibu Kota De Facto

Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku bangga memimpin kota itu dan bahkan bersaing dengan reputasi DKI Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Bukan hanya karena Bogor letaknya berdekatan dengan Jakarta secara geografis tetapi lebih penting dari itu ialah peran sentralnya yang tak kalah dengan Jakarta.

Bima bahkan menyebut Kota Bogor sebagai ibu kota yang tak resmi atau de facto Indonesia, ketika berbicara dalam forum dialog nasional bertajuk Indonesia Maju di Puri Begawan Hall, Bogor, Jawa Barat.

“Kenapa Kota Bogor saya sebut sebagai ibu kota de facto? Resminya memang Jakarta. Tetapi faktanya, presiden kita tinggal dan menetap di Kota Bogor (Istana Bogor),” katanya.

Presiden Joko Widodo, katanya, bahkan tak hanya menjadikan Istana Bogor sebagai tempat kediamannya bersama keluarganya tetapi sekalian untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. “Menerima tamu negara di Kota Bogor, memanggil menteri ke Kota Bogor, blusukannya di Kota Bogor.”

Dia mengaku selalu membangga-banggakan peran strategis Kota Bogor kepada publik luas, tak hanya di dalam negeri, tetapi juga di mancanegara saat, misal, dia diundang untuk berbicara dalam forum internasional.

Bima berterus terang juga memiliki kedekatan emosional khusus dengan Jokowi. Sebab Jokowi-lah, katanya, orang yang memberikan saran tentang strategi mengelola anggaran ketika seorang kali pertama menjadi kepala daerah. Saran itu tak pernah dia lupakan hingga kini.

Bima mula-mula menceritakan sebuah momen ketika dia menemui Jokowi, yang saat itu masih menjabat Wali Kota Solo. Dia ingin meminta saran kepada Jokowi setelah dia memutuskan untuk mencalonkan wali kota Bogor.

Dalam perbincangan selama berjam-jam itu, kata Bima, satu hal yang paling diingat ialah nasihat Jokowi agar jeli melihat rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan DPRD dan kepala daerah sebelumnya. Sebab, katanya, biasanya banyak butir anggaran yang tak wajar dan bahkan tak dibutuhkan masyarakat melainkan hanya menghambur-hamburkan uang.

“Satu yang saya ingat dari pesan beliau adalah, ‘Mas, kalau sampean jadi wali kota nanti, nomor satu, lihat APBD-nya. Itu APBD banyak yang ngaco; banyak yang digelontorkan bukan untuk kebutuhan rakyat. Pastikan itu’,” kata Bima menirukan saran Jokowi.

Jokowi, Bima meneruskan ceritanya, pun memberikan contoh saat sang tuan rumah menjabat wali kota Solo. Kala itu butir anggaran APBD untuk pembinaan pekerja seks komersial (PSK) senilai miliaran rupiah.

“Terus Pak Jokowi bingung. Ini sekian miliar setiap tahun untuk PSK. PSK-nya berkurang? Tidak. Langsung dipotonglah (besaran anggaran) itu,” ujarnya.

Bima akhirnya mencoba menerapkan saran Jokowi saat dilantik sebagai Wali Kota Bogor pada April 2014. Dia memangkas anggaran yang tidak perlu dan menaikkan anggaran belanja langsung untuk warga.

Dia mencontohkan anggaran tak perlu dalam APBD, misal, ongkos perjalanan wali kota Rp1,5 miliar per tahun. Baginya, itu jelas berlebihan. “Keliling dunia setiap bulan juga tidak akan habis itu.”

Anggaran lain yang tak wajar ialah baju dinas wali kota yang dianggarkan sekian ratus juta per tahun. Uang sebanyak itu tentu saja tak masuk akal kalau cuma untuk baju wali kota. “Saya bisa jahit saja itu cuma seratus-dua ratus ribu di (penjahit) Kang Ahmad di Bantarjati,” katanya. 

Setelah memangkas banyak anggaran tak perlu, Bima mulai tahun 2014 itu mengalokasikan belanja langsung infrastruktur Kota Bogor lebih besar dari pada belanja rutin.  Itu pertama dalam sejarah Kota Bogor.

Reactions:

0 comments:

Posting Komentar