Senin, 06 Agustus 2018

Jemu pada Truk Penambang Pasir, Warga Bogor Ancam Blokade Jalan

Masyarakat di wilayah utara Kabupaten Bogor menganggap aktivitas pertambangan pasir lebih banyak merugikan. Mereka menuding mobilitas truk pengangkut hasil tambang mengganggu kesehatan dan perekonomian sekitar.

Koordinator Aliansi Gerakan Jalan Tambang, Ocan Tjandra menyebut mobilitas kendaraan hingga 30 ton menyebabkan kerusakan jalan. Kerusakan bahkan mencapai 80 persen di jalan sepanjang sekitar 50 kilometer di daerah tersebut.

Berbagai upaya memprotes mobilitas pertambangan di sana juga telah dilakukan warga mulai dari unjuk rasa hingga penutupan jalan. Mereka menuding, debu yang berasal dari aktivitas mereka menyebabkan penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut.

Ocan menyebutkan data penderita ISPA di Kecamatan Rumpin, Parungpanjang dan Gunung Sindur mencapai kurang lebih 9.000 orang selama 2017 lalu. Karena itu, masyarakat yang tergabung di kelompoknya mengancam kembali melakukan aksi apabila pemerintah daerah tidak bertindak hingga Senin, 6 Agustus 2018 ini.

"Kami berencana kembali menutup jalan secara total setelah hari Senin ini kalau tidak ada solusi dari pemerintah," kata Ocan. Sebelumnya, warga juga sempat berunjuk rasa di halaman kompleks perkantoran pemerintah daerahnya namun tidak ada tanggapan cepat dari pemerintah.

Kuras APBD
Selain itu, keberadaan pertambangan juga tidak memberikan pendapat daerah yang setimpal dengan kerusakan jalan yang ditimbulkannya. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor, Yani Hasan mengakui biaya perbaikan jalan di tiga kecamatan itu lebih mahal.

"(Kebutuhan untuk perbaikan jalan) jauh lebih besar dari pendapatan retribusi tambang itu sendiri. (Alokasi dana daerah) dalam setahun di tiga kecamatan itu sekitar Rp18-22 miliar," kata Yani. Namun ia tidak mengetahui rincian nilai dan perbandingannya.

Masyarakat terdampak mengusulkan pembangunan jalur khusus tambang. Namun, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah setempat, Syarifah Sofiah menganggap pembangunan tersebut terkendala proses yang panjang dan anggaran yang sangat besar. 

Sedangkan, ia mengakui masyarakat membutuhkan penanganan jalan rusak akibat truk pengangkut hasil tambang, secepatnya. "Bappeda membuat konsep, bagaimana kalau seperti busway (Transjakarta)," katanya saat ditemui di acara Festival Merah Putih 2018.

Syarifah menjelaskan, pemerintah cukup memperlebar jalan yang ada. Di lajur tengah di jalan tersebut nantinya bisa digunakan khusus untuk truk pengangkut hasil tambang. Sementara lajur pinggir disediakan bagi kendaraan bermotor lainnya agar tidak menimbulkan kecelakaan dan kerusakan jalan seperti selama ini.

Awal mula wacana pembangunan jalur tambang diakui muncul dari Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar. Syarifah mengatakan yang bersangkutan prihatin saat mengunjungi wilayah kecamatan terdampak jalan rusak sekitar dua tahun lalu.

Saat itu, Syarifah mengatakan pemerintah provinsi menawarkan pembangunan jalur tambang terpisah dari jalan raya yang biasa dilalui masyarakat. "Tapi sampai sekarang tidak ada kelanjutannya dari pemerintah provinsi itu," katanya menyesalkan.

Ia menduga pemerintah provinsi keberatan dengan biaya pembangunannya yang diperkirakan sangat besar. Pembangunannya juga memerlukan waktu yang lama mulai dari pembebasan lahan dan mengerjakan konstruksi jalan sejauh beberapa kilometer.

Konsep yang diusulkan Bappeda diakui masih dalam pembahasan di tingkat pemerintah daerahnya. Pembahasan tersebut baru dijadwalkan pada Senin 6 Agustus 2018 bertepatan dengan batas waktu terakhir yang diberikan warga pada pemerintah daerahnya.

Reactions:

0 comments:

Posting Komentar