Kamis, 05 Juli 2018

Aturan Penjualan Rokok Rawan Di gugat Masyarakat

Seluruh minimarket di Kota Bogor kini wajib menutup rak rokok mereka dengan tirai sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2009. Namun, menurut Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rudy Siregar, larangan ini justru bisa merugikan penjual rokok dan menyebabkan omzet mereka turun drastis.

"Perda ini rawan digugat oleh masyarakat, sehingga untuk menghindari ini Pemkot Bogor harus mendengarkan aspirasi masyarakat yang bisa disampaikan di dalam seminar dan selanjutnya dipublikasikan sehingga setiap pihak memiliki pemahaman yang sama," kata Rudy dalam keterangan tertulisnya.

Sementara menurut pengamat ekonomi STIE Kesatuan, Syaifuddin Zuhdi, jika aturan ini tidak direvisi, maka ada kemungkinan Wali Kota Bogor Bima Arya dianggap tidak pro-masyarakat. Selain itu, ia juga meminta agar Bima Arya bisa menikapi polemik ini dengan bijaksana.

"Jangan sampai Perda ini malah merugikan masyarakat dan juga sektor ekonomi Kota Bogor," ujar Syaifuddin.

Apalagi, menurut Syaifuddin, sebelumnya Pemkot Bogor pernah memiliki pengalaman pahit soal penerapan Perwali 4/2007 tentang Petunjuk Teknis IMB. Saat itu, aturan tersebut sempat digugat oleh masyarakat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan kalah.

"Jangan sampai hal yang sama terjadi lagi karena sudah tentu masyarakat akan mempertanyakan kepemimpinan Bima Arya sebagai Walikota Bogor," tandasnya.

Reactions:

0 comments:

Posting Komentar