Sabtu, 25 Maret 2017

Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor Segera Keluarkan Aturan Kuota dan Tarif Ojek Online

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto Iskandar, menyerahkan pengaturan operasional ojek online di Bogor kepada Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor. Sebab, ojek online tidak termasuk yang diatur dalam Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009 maupun revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, yang resmi diberlakukan mulai 1 April 2017 mendatang.

"Dengan dasar undang-undang otonomi daerah itu, pemerintah bisa menentukan tarif itu, bisa itu. Sekarang aturannya itu sedang dibuat. Kemudian kedua itu masalah quota. Karena apa, karena taksi resmi (termasuk angkot) saja diatur. Nah, kenapa quota diatur, karena itu jumlahnya tidak membuat nambah macet. Lalu siapa yang mengatur, bukan pemerintah pusat melainkan pemerintah daerah," kata Pudji usai Rembuk Bersama Pengemudi Angkutan Online dan Angkot di Balaikota Bogor.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan draft aturan operasional ojek online di Kota Bogor sudah mulai disusun. Aturan tersebut nantinya tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) yang akan dikeluarkan pada minggu pertama April 2017. Beberapa point yang sudah masuk dalam pembahasan antara lain tentang kuota armada ojek online yang akan beroperasi di Kota Bogor, pangkalan, layanan jangkauan, akses data, titik penjemputan dan kualitas armada. 

"Aturan ini akan mulai disosialisasikan awal April. Minggu pertama April kita akan resmikan perwali soal ojek online ini," kata Bima Arya di lokasi yang sama.

"Jadi semuanya nanti diatur, termasuk kualitas armadanya. Di perwali ada aturannya, ada standar pelayanan untuk angkot. Makanya untuk online juga harus ada standar minimal pelayanannya bagaimana, kendaraannya, sopirnya," imbuh Bima.

Di tempat yang sama, Bupati Bogor Nurhayanti menyebutkan, selama ini hal yang menyulitkan dalam pengaturan operasional dan kuota ojek online adalah keterbatasan untuk mengakses data jumlah ojek online yang beroperasi di Bogor. 

"Untuk membatasi kuota, kita juga kan harus tahu berapa armada yang beroperasi saat ini. Nah untuk mengatahui itu kan harus bisa mengakses dashboard aplikasi ojek online itu. Ini yang sulit selama ini, karena pemilik aplikasi belum mau mengijinkan kita untuk mengakses dashboard-nya," kata Nurhayanti. 

"Tapi revisi Permenhub 32 tahun 2016 dan Undang-undang otonomi daerah, jadi dasarnya. Mengakses dashboard aplikasi itu jadi pintu untuk atur quota ojek online di Bogor. Secepatnya akan kita buat aturannya," imbuhnya. 

Reactions:

0 comments:

Posting Komentar