Rabu, 07 Desember 2016

DPRD Bogor Desak Morotarium Izin Minimarket

Karena keberadaan toko modern atau minimarket tidak beraturan dan banyak mudharatnya. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Kukuh Sri Widodo meminta morotarium perijinan minimarket.

Terlebih, selain keberadaan minimarket mematikan usaha masyarakat di perdesaan. Uang yang ada di minimarket juga tidak berputar di Kabupaten Bogor.

"Banyak minimarket yang melanggar Perda nomor 10 tahun 2012 karena lokasinya yang menyalahi aturan seperti dekat pasar, rumah jadi toko dan lokasi yang berdempetan. Selain itu, uangnya juga tidak berputar di Bumi Tegar Beriman dan langsung ke Jakarta atau pusat. Karena itu, kami akan minta Bupati Nurhayanti untuk morotarium izin minimarket," ujar Kukuh Sri Widodo.

Politisi Partai Gerindra juga meminta Pemerintah Kabupaten Bogor hanya fokus mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak penghasilan minimarket.

"Pemerintah Kabupaten Bogor jangan hanya semangat kejar target pajak dari minimarket, tetapi disisi yang lain malah mematikan usaha masyarakat kecil," pintanya.

Terhadap pembiaran pelanggaran yang terjadi dengan dugaan adanya oknum yang melindungi, Ia meminta tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) menindak oknum tersebut.

"Kalau dalam pelanggaran yang dilakukan pengusaha minimarket ternyata ada pembiaran dan dilindungi oknum tertentu, kami minta tim saber pungli menindaknya. Kami juga meminta Satpol PP bertindak tegas pelanggaran ini," lanjut Kukuh.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Munawaroh Yanuar menegaskan Satpol PP harus punya alasan jelas kenapa tidak menindak pelanggaran yang dilakunan pengusaha minimarket karena dari segi anggaran sudah diberikan melalui APBD.

"Anggaran penindakan terhadap pelanggaran bangunan seperti bangunan liar, minimarket dan lainnya sudah diberikan. Jadi mereka harus bertindak tegas," pungkas Ade.

Sumber: http://goo.gl/wXD47O

Reactions:

0 comments:

Posting Komentar