Senin, 03 Oktober 2016

PNS Bogor Diminta Harus Melayani Bukan Dilayani

Sebanyak 248 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor, mendapatkan Surat Keputusan (SK) kenaikkan pangkat periode 1 Oktober 2016, yang di berikan secara langsung oleh Bupati Bogor, Nurhayanti di komplek Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor.

Nurhayanti merincian PNS yang berhak naik terdiri dari golongan IV 33 SK, Golongan III 161 SK, Golongan II 52 SK, Golongan I 2 SK. Ia pun merujuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

"Untuk menjalankan sistem itu dengan baik, setiap aparatur negeri sipil di semua tingkatkan tentunya harus mampu menjalankan tugas dengan berpegang teguh pada tiga kunci utama, yakni komitmen, integritas, dan loyalitas," pesan Nurhayanti dalam sambutannya.

Ia juga mengingatkan bahwa para PNS harus berupaya mengubah pola pikir dari dilayani menjadi melayani, dengan melakukan terobosan baru yang inovatif dalam pelayanan publik, sehingga tercipta perbaikan pelayanan yang berpegang pada prinsip memberikan pelayanan dengan hati, sepenuh hati dengan hati-hati dan tidak sesuka hati.

"Tantangan yang dihadapi aparatur Pemerintah Kabupaten Bogor sekarang ini sangat berat dan kompleks, terutama dalam meningkatkan performa unit kerja sebagi pelayan publik terbaik di Indonesia,"ungkapnya.

Bupati Bogor juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor sedang berupaya melaksanakan penataan organisasi perangkat daerah sebagai implementasi dari peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yang merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Susunan perangkat daerah Kabupaten Bogor mengalami beberapa perubahan yang cukup signifikan dan mengandung arti konsekuensi adanya peralihan personel, prasarana dan sarana, serta dokumen, termasuk dalam kaitannya dengan perencanaan anggaran dan kegiatan sesuai nomenklatur perangkat daerah yang baru," tambahnya.

Sumber: http://goo.gl/OwOHq4

Reactions:

0 comments:

Posting Komentar