Kamis, 15 September 2016

Haduh, Nasib Terminal Baranangsiang Bogor Masih Digantung

Kejelasan status kepemilikan Terminal Baranangsiang masih terus menggantung. Rencana penyerahan aset ke pemerintah pusat belum juga terealisasi.

Ketidakpastian tersebut akhirnya harus mengorbankan pengguna jasa transportasi di Terminal Baranangsiang.

Anggota Komisi C DPRD Kota Bogor, Budi, mengatakan, dewan sudah menyampaikan kepada Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan  (DLLAJ) terkait kejelasan status aset terminal. Namun belum juga ada jawaban.

“Tapi kalau hak pengelolaan itu berdasarkan Undang – Undang, memang dikelola pusat. Kerjasama dengan pihak ketiga pun itu tentunya juga harus ada kajian lindung kembali, ini yang masih menjadi PR. Yang akhirnya dikorbankan penumpangnya termasuk bus yang dipakai fasilitas terminal,” beber Budi.

Proses pengambialihan aset terminal ini, sesuai dengan perintah Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dimana terminal tipe A menjadi kewenangan pemerintah pusat sedangkan tipe B menjadi kewenangan provinsi dan tipe C pengelolanya diberikan kepada pemerintah daerah.

Didalam aturan itu lanjut Budi, dia  melihat perjanjian yang dilakukan pemkot dengan pihak ketiga dalam hal ini PT Panca Grahatama Indonesia (PGI), bukan atas dasar perseorangan akan tetapi membawa nama pemerintah Kota Bogor.

“Nah kalau kita negara hukum, kita harus menghargai itu. Ketika sekarang tipe A diserahkan ke pusat, sudah tentu pasti ada permasalahan baru, tapi menurut saya itu semua harus selesai,” imbuhnya.

Akan tetapi, dalam UU Nomor 63 jugas sudah jelas tertera soal penyerahan aset. Tapi disisi lain permasalahan terminal tipe A ini masih kontroversi, sebab Baranangsiang bukan terminal tipe A, melainkan di Tanah Baru.

“Kalau berdasarkan Perda Rencata Tata Ruang Wilayah (RTRW) justru terminal tipe A di Tanah Baru bukan di Baranansiang,”cetusnya.

Namun yang jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kelanjutan kesepakatan yang sudah dilakukan pemkot dengan PT PGI sebagai pihak ketiga ketika aset Baranangsiang dikelola pusat.

“Melihat kondisi proses seperti ini, kasihan investor juga gak ada kepastian hukum. Ini perlu dikaji lagi,” tandasnya.

Untuk diketahui, pada 2012 lalu, Pemkot Bogor berkerja sama mengoptimalisasiterminal Baranangsiang dengan pihak ketiga, yakni PT PGI. Kerja sama ini menggunakan pola pemanfaatan bangun guna serah (BGS).

Namun, rencana tersebut mendapat penolakan dari masyarakat Bogor, khususnya mereka yang sehari-hari mencari nafkah di terminal ini.

Karena dengan adanya hotel dan mal di kawasan itu, akan menghilangkan fungsi terminal tersebut.

Penolakan terus bergulir hingga berujung aksi mogok beroperasi awak dan sopir bus, bahkan pemblokiran jalan tol serta jalan utama Kota Bogor pada 2013.

Kondisi Kota Bogor saat itu lumpuh total, karena tidak ada satupun pengendara yang bisa melintas.

Sumber: http://goo.gl/4jUaUD

Reactions:

0 comments:

Posting Komentar