Senin, 01 Agustus 2016

Pemkot Bogor Berencana Pangkas 10 Trayek Angkot

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor masih terganjal dengan rencana angkutan umum kota berbadan hukum untuk melakukan program penyelarasan trayek (rerouting) angkot. Pemkot Bogor nantinya hanya memangkas 10 trayek dari 28 trayek yang ada saat ini.

Terkait rencana rerouting Angkutan Kota (angkot), Pemerintah Kota Bogor saat ini tengah melakukan identifikasi dan verifikasi angkot yang belum berbadan hukum. Hal ini dilakukan mengingat masih banyak angkot yang belum berbadan hukum.

Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman menjelaskan, seharusnya, dengan program angkot berbadan hukum akan memudahkan proses rerouting angkot. Tetapi sebaliknya, proses rerouting terhambat karena program angkot berbadan hukum belum rampung.

“Semestinya sesuai dengan surat edaran wali kota kaitan dengan angkot berbadan hukum itu bahwa seharusnya saat ini semua angkot sudah berbadan hukum atau telah bergabung dengan badan hukum,”.

Nyatanya, saat ini baru tercatat sebanyak tujuh Perseroan Terbatas (PT) dan 14 koperasi. Untuk itu, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor melakukan verifikasi terhadap seluruh angkot yang belum bergabung dengan badan hukum.

"Apabila proses (angkot berbadan hukum) ini sudah tuntas, proses rerouting ini nantinya hanya tinggal berbicara dengan kelompok badan hukum itu saja dan tidak menyentuh angkot per angkot," jelas Usmar.

Pemerintah Kota baru mencatat 7 Perseroan Terbatas (PT) dan 14 koperasi, Bila program rerouting angkot tuntas, menurut Usmar, maka nanti dipastikan akan memudahkan untuk program rerouting angkot itu sendiri.

"Dari 28 trayek yang ada saat ini, mungkin nanti hanya tinggal menyisakan sekitar 15-18 trayek saja yang ada di Kota Bogor," imbuhnya. Meski begitu, lanjut Usmar, program rerouting angkot ini juga harus didukung aspek infrastruktur jalan dan aspek kebijakan angkutan melalui berbagai kajian yang matang.

Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa DLLAJ Kota Bogor, Dody Wahyudin mengatakan, untuk angkot berbadan hukum masih terkendala para pemilik yang enggan masuk ke badanhukum. Dari 3.412 angkot yang ada, baru 2.125 angkot yang sudah mendaftar menjadi badan hukum.

Menurut Dody, penolakan angkot berbadan hukum disebabkan adanya rencana balik nama surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) atas nama koperasi atau perusahaan.

"Mereka beralasan balik nama STNK dan BPKB sangat merugikan dan dikhawatirkan adanya penyalahgunaan nama. Apalagi jika perusahaan bangkrut, dikhawatirkan aset mereka hilang dan untuk hal itu masih kita kaji,"

Sumber: http://goo.gl/GTKnoU

Reactions:

0 comments:

Posting Komentar