Kamis, 18 Agustus 2016

Meski Bermasalah, Proyek Pedestrian Sekeliling Kebun Raya Bogor Masih Jalan Terus

Perseteruan antara  Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Kota Bogor dengan Unit layanan Pengadaan (ULP), terkait proses lelang proyek pedestrian di sekeliling Kebun Raya Bogor (KRB) tidak menjadi penghambat pengerjaan proyek yang menghabiskan dana Rp32,3 miliar tersebut.

Sampai saat ini, pengerjaan proyek masih tetap berjalan. Konsultan Pengawas Pedestrian KRB CV Griya Cipta, Sugiarto mengatakan, dia tidak tahu menahu soal kisruh tersebut. Sebab penentuan pemenang lelang, seluruhnya sudah ditentukan oleh ULP.

“Kami tidak tahu, kalau masalah pemenang kan itu keputusan ULP, saya juga tidak tahu kalau bakal jadi pemenang dan itu biasa,” ujar Sugiarto.

Meski menjadi pengawas proyek, dia mengaku belum pernah bertemu dengan pimpinan perusahaan pemenang lelang yakni, PT Wiraloka Sejati. Namun selama pengerjaan berlangsung proses koordinasi dilakukan dengan perwakilan PT Wiraloka Sejati.

“Kami selalu berkoordinasi dengan perwakilan PT Wira loka Sejati, karena saya hanya mengawasi pembangunan,”bebernya.

Dalam pengawasan proyek pihaknya hanya bertugas mengawasi proses pekerjaan. Misalnya barang yang digunakan memenuhi spesifikasi yang sudah ditentukan atau belum, dan jika kontraktor melakukan penyimpangan akan segera ditegur.

“Mengenai sangksi akan laporkan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), karena penentu keputusan ada di PPK,” tukasnya.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bogor, Nana Yudiana mengatakan ULP dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada  Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa. Menurutnya penentuan tersebut secara normatif dalam proses lelang.

“Normatif saja, karena kan sudah masuk dalam proses LPSE dan tersimpan dalam sistem,” jelas Nana.

Terkait isu yang mengatakan adanya kongkalikong antara ULP dan DBMSDA, Nana membantahnya.

“Kami menyerahkan proses lelang kepada ULP sesuai tugasnya,” tegasnya.

Terpisah, Kasi Pembangunan pada DBMSDA Sultodi menuturkan, batas waktu yang diberikan kepada kontraktor dimulai sejak 26 Juli sampai 22 Desember.

“Jika tidak selesai hingga batas waktu yang ditentukan makan pengusaha akan di kenakan sangsi denda keterlambatan proyek perhari sama dengan 1/1000 dikali nilai kontrak,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Aspekindo Kota Bogor Tumpal Panjaitan mengeluhkan sulitnya memenangkan lelang di ULP Kota Bogor. Surat sanggahan yang dia berikan ke walikota pun tidak digubris atau didiamakan. Karenanya, dia berencanaakan mengambil jalur hukum.

“Akan kita laporkan, baik itu ke polisi, kejaksaan hingga ke KPK. Ini jelas sudah melanggar. Sejumlah bukti juga sudah kami kantongi,” tandasnya.

Sumber: http://goo.gl/Bp775Q

Reactions:

0 comments:

Posting Komentar