Jumat, 19 Agustus 2016

Desember Semua Angkot Kota Bogor Harus Berbadan Hukum

Tersendatnya pembenahan sistem transportasi umum di Kota Bogor disebabkan masih adanya angkutan perkotaan (angkot) perorangan atau mandiri. Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memberikan tenggat angkot berbadan hukum hingga akhir Desember 2016.

Dengan angkot berbadan hukum, angkot bisa diatur dan diawasi langsung oleh pemerintah. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor Rakhmawati mengatakan, saat ini dari 3.412 angkot yang beroperasi di Kota Bogor, 37 kendaraan di antaranya belum berbadan hukum.

“Tersisa 37 angkot yang belum bergabung atau berbadan hukum. Kami sudah memanggil pemilik angkutan dan saat ini sedang diproses untuk mengajukan badan hukukmnya,” jelasnya.

Data yang dilansir DLLAJ Kota Bogor, ada 14 koperasi angkutan kota yang terdaftar badan hukum, dan 11 perseroan terbatas (PT) yang juga ikut mendaftar. DLLAJ juga menargetkan, pada akhir tahun 2016 semua angkutan bisa berbadan hukum.

Bagi angkutan yang belum bergabung dengan badan hukum, tentu mereka tidak akan bisa memperpanjang masa trayeknya lagi. “Kami juga akan lakukan pembinaan badan hukum, dan bila angkot sudah berbadan hukum juga akan diseragamkan terkait mengelola angkutan umum sesuai mekanisme yang dibuat pemerintah,” kata Rakhmawati.

Aturan angkot berbadan hukum sudah dikeluarkan sejak Agustus 2015 lalu. Aturan baru ini, mewajibkan angkot tidak lagi dijalankan mandiri/perorangan namun harus tergabung dengan perusahaan. Dengan berbadan hukum, para sopir diharapkan tidak lagi mengejar setoran. Sebab ada ketentuan bagi perusahaan untuk menetapkan sistem gaji kepada sopir angkot.

Sumber: http://goo.gl/3pcjce

Reactions:

0 comments:

Posting Komentar