Rabu, 02 Maret 2016

Ingat! Pemkot Bogor Larang Pertamini Beroperasi





Ide pedagang bensin dan solar eceran yang memakai boks Pertamina dalam berjualan, berbuntut larangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bogor. SPBU mini yang akrab disebut Pertamini itu dilarang beroperasi di Kota Bogor.

“Dilarang keras Pertamini beroperasi. Saya sudah menelepon customer service Pertamina, katanya tidak boleh. Pertamini bukan bagian dari Pertamina.  Kalau mau berjualan seperti itu, mereka harus urus izin ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK-Migas),” ungkap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor, Bambang Budianto, Senin (29/02/2016).

Disebutkan, sikap Disperindag jelas terkait ini. Mereka melarang Pertamini beroperasi di berbagai wilayah di Kota Bogor. Jika ada yang ketahuan beroperasi, mereka akan membongkar Pertamini tersebut.

“Tahun lalu, sudah ada Pertamini yang kami bongkar, di Cimahpar,” jelas Bambang.

Berdasarkan penelurusan Radar Bogor, Pertamini banyak beroperasi di berbagai wilayah di Kota Bogor. Mulai Kelurahan Pasir Kuda, sekitar Masjid Hambali Jalan R3, Kelurahan Tanah Baru, Jalan Julang Kelurahan Tegallega, dan Kelurahan Kayumanis.

Sementara itu, Wakil Walikota Usmar Hariman mengatakan, berdasarkan inspeksi mendadak (sidak) yang dia lakukan ke kantor Disperindag, dia menerima laporan adanya penjual bensin atau solar eceran yang diduga tak sesuai takaran. Sistem penjualan ini meniru SPBU, atau akrab disebut Pertamini.

“Ada kecurigaan tak sesuai takaran, mesin pompanya tak sesuai aturan. Ditengarai merugikan konsumen,” jelas Usmar.

Selain temuan Pertamini, kata Usmar, dia juga mendapat laporan banyaknya restoran dan rumah makan yang masih memakai elpiji 3 kilogram atau gas subsidi.

Seharusnya, restoran dan rumah makan ini tak boleh menggunakan gas melon. Namun memakai tabung ukuran 12 kilogram.

“Ada juga laporan tentang permen yang terindikasi narkoba dan juga menggunakan model kondom,” jelas Usmar.

Terpisah, Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas menyatakan, Pertamini adalah bisnis ilegal dan sudah sepatutnya ditertibkan. Direktur BBM BP Migas Hendry Ahmad mengungkapkan, pelaku yang melakukan penjualan BBM tak berizin bisa dikenakan hukuman pidana penjara 6 tahun atau denda sebesar Rp60 miliar.

“Saya tegaskan, Pertamini dan sejenisnya itu ilegal. Hukumannya jelas, ada penjara sampai 6 tahun atau denda maksimal Rp60 miliar, ada di Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 pasal 55,” kata Hendry.

Meski ilegal, menurut Hendry, pihak yang melakukan penindakan adalah aparat penegak hukum, bukan BPH Migas sebagai regulator dari distribusi hilir migas.

“Selama ini kan belum ada laporan. Kalau ada laporan, secara hukum bisa dipidanakan. Dan memang sudah seharusnya ditertibkan,” kata Hendry.

(ral)

Sumber: pojoksatu http://goo.gl/nn59j4

Reactions:

0 comments:

Posting Komentar