Selasa, 01 Maret 2016

DPRD Kota Bogor Usulkan Moratorium Minimarket





Komisi A DPRD Kota Bogor meminta para pengusaha minimarket untuk tidak ngotot mengoperasikan usahanya yang belum memiliki izin.

Saat ini Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor sedang membahas Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sehingga belum bisa mengeluarkan perizinan untuk minimarket.

Anggota Komisi A DPRD Kota Bogor Jatirin menyatakan, pihaknya akan memanggil kembali pelaku usaha ritel atau minimarket ini terkait kelengkapan perizinan masing-masing.

Diharapkan keberadaan minimarket jangan merugikan masyarakat, khususnya pelaku ekonomi mikro, kecil, dan menengah.

"Sambil menunggu Perda RDTR yang akan ditetapkan tahun 2016 ini, kita minta tidak ada perizinan yang dikeluarkan.

Sesuai aturan Menteri Perdagangan, Wilayah yang belum punya RDTR tidak boleh mengeluarkan izin," kata Jatirin , Minggu (28/2).

Menurut politisi PKB ini, Komisi A sudah melakukan inspeksi mendadak (sidak) sampai pemanggilan kepada pengusaha minimarket bandel.

Namun karena para pengusaha masih belum menunjukan data lengkap perizinannya, Komisi A akan memanggil lagi para pengusaha tersebut.

"Kami minta pemerintah menindak minimarket yang belum berizin, disegel sampai selesai mengurus perizinannya.

Soalnya belum ada sanksi ataupun tindakan yang membuat efek jera kepada para pengusaha minimarket," ujarnya.

Anggota Komisi A lainnya Ahmad Aswandi menuturkan, pengusaha minimarket tidak boleh mengoperasikan dulu usahanya sebelum melengkapi perizinanya.

Kecenderungan sekarang, pengusaha berani beroperasi sambil menunggu perizinan keluar.

"Pengusaha berdalih pengurusahn izin terlalu lama sehingga mereka berani buka dulu sebelum izin keluar. Kalau memang membandel, kita harus berani segel sampai izin selesai.

Kalau izin tidak keluar, ya tutup saja minimarketnya," kata pria yang akrab disapa Kiwong itu.

Sementara itu, Coorporate Communication Manager Alfamart Budi Santoso menuturkan, semua Alfamart di Kota Bogor umumnya sudah berizin.

Memang ada satu atau dua minimarket yang sedang menempuh proses perizinan.

"Izin wilayah sudah dikantongi, mulai RT, RW, Kelurahan, dan terakhir kecamatan. Pengurusan izin pada pemerintah daerah kadang ada yang cepat dan ada yang tidak cepat.

Di setiap daerah waktu pengurusan izin berbeda-beda. Itu yang membuat minimarket belum bisa melengkapi perizinannya," katanya. (dey)

Sumber: inilahkoran http://goo.gl/BFyKST

Reactions:

0 comments:

Posting Komentar